1berita.com – Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mulai terang-terangan menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Baru-baru ini, Ganjar memberikan nilai 5 terhadap potret penegakan hukum Indonesia di era Jokowi.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Md buka suara perihal tersebut. Secara spesifik, Ganjar tidak vis a vis (berhadap-hadapan) dengan Jokowi.
“Sebenarnya bukan mengkritisi Pak Jokowi. Kan tidak vis a vis menghadapi Pak Jokowi. Ini adalah asesmen dari seorang tokoh bangsa terhadap potret penegakan hukum. Dan itu bukan hanya Mas Ganjar yang menyampaikan, tapi kan banyak pihak juga,” kata Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi saat ditemui di Mataram, Selasa (21/11/2023).
Semangat dari pernyataan tersebut, kata TGB adalah ada hal yang perlu dibenahi dalam konteks berbangsa dan bernegara saat ini.
“Jadi menurut saya itu bukan vis a vis ke Pak Jokowinya tetapi lebih kepada kita masih punya agenda yang belum selesai, khususnya berkaitan dengan reformasi hukum dan kami punya orangnya (Ganjar-Mahfud) di situ,” jelasnya.
Sebelumnya, Ganjar menilai rapor penegakan hukum hingga HAM era Jokowi merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres.
Soal Netralitas Presiden dan Aparat di Pemilu: Jangan Cari Muka
TGB juga menanggapi soal dugaan ketidaknetralan sejumlah lembaga dan alat negara di pemilu 2024. Dua yang paling disorot adalah presiden dan kepolisian.
Menurutnya, Presiden Jokowi dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah secara eksplisit menegaskan komitmennya untuk bersikap netral di Pemilu 2024.
Perintah dua pimpinan lembaga negara tersebut, kata TGB mesti ditaati oleh seluruh unsur di bawahnya. Jangan ada yang melakukan improvisasi.
“Setahu saya dan mudah mudahan kita komit kepada itu. Penegasan dari presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau sudah meminta aparat pemerintah untuk netral, itu verbal dan ditegaskan. Semua pihak harus ikuti dan tegak lurus,” kata TGB.
“Bahwa presiden minta netral, jangan improvisasi di bawah. Mau cari muka sama siapa? Kan presiden sendiri minta netral, berarti ikuti arahan presiden. Kepolisian, Pak Kapolri Listyo Sigit resmi menyatakan harus netral. Ikutilah, semua harus netral,” sambung TGB.
Diterangkan TGB, semua pihak mesti menegaskan tekadnya untuk sama-sama menghadirkan Pemilu 2024 yang berintegritas. Pemilu mesti berada di atas rel (aturan) perundang-undangan yang berlaku.
